Pindah Aspirasi, Kepala PMD Akui Kekecewaan BPD Sinjai

  • Share

Trulum ID, SINJAI- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sanjay Andy Haryani Rasyid mengaku kecewa dengan penyampaian aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke DPRD beberapa waktu lalu.

Ambisi BPD terkait surat permohonan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kepala Desa (PPKD) di tingkat desa yang syarat untuk menyerahkan hak pilihnya selain yang dipersyaratkan peraturan adalah menunjukkan bukti vaksinasi terhadap Covid-19.

Haryani mengungkapkan, berdasarkan pantauan evaluasi di beberapa desa tempat Belkades akan digelar pada Maret mendatang, pihaknya tidak menemukan masalah dengan surat presentasi tersebut.

Baca juga: Sulawesi Selatan, Republik Demokratik Rakyat Korea Sepakati Rancangan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum

“Sebagai instansi teknis, saya akui saya sangat kecewa BPD yang seharusnya mendidik masyarakat di bawah ini justru membawa harapan terkait surat lamaran ke DPRD. Padahal, surat itu sudah kami sampaikan ke BPD dan PPKD di DPR. tingkat desa,” ujarnya, Selasa (11/1/2022).

Padahal, kata Haryani, BPD yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sinjai tidak pernah berkoordinasi dengannya sebagai instansi teknis, sehingga salah jika BPD menyampaikan aspirasi terkait vaksinasi.

“Kami juga melakukan pemantauan di sepuluh desa yang akan dibentuk pesta demokrasi tingkat desa tetapi tidak ada yang mempermasalahkan semuanya berjalan sesuai tahapan Belkades. Bahkan beliau telah memberikan bimbingan teknis PPKD di tingkat desa. dengan segala peraturan yang ada,” kata Bupati Mantan Camat di Sengai Utara.

Baca Juga: Ketua Umum Golkar Dikonfirmasi Hadiri HUT MKGR Di Makassar

Sementara itu, perwakilan dari Konsorsium Peduli Masyarakat untuk Pilkades, Andi Maddolangeng, mengatakan apa yang dikatakan Kepala Dinas PMD Sinjai saat audiensi dengan anggota DPRD Sinjai salah.

Ia mengaku datang ke RDK untuk menyampaikan aspirasinya bukan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melainkan atas nama masyarakat yang peduli terhadap Pilkades.

Baca Juga:  FAS Mulai Jual Tiket Piala Asia AFC 2020, Berapa Harganya?

Hal itu dilakukan Andi Maddolangeng karena salah satu kelompok PPKD desa di Sengai sudah berkoordinasi dengan dinas PMD namun jawaban yang mereka terima adalah syarat menunjukkan kartu vaksinasi itu wajib.

Baca juga: Kartu Vaksin Bukan Syarat Cabut Hak Trulum ID Pilkades Sinjai

“Ya PPKD Desa Songing sudah berkoordinasi dengan dinas PMD, tapi jawaban yang didapat adalah syarat vaksin itu wajib. Oleh karena itu, kami anggap surat ini dikirim tanpa penjelasan lebih lanjut agar masyarakat di bawah yang sudah membaca pengajuan tersebut merasa bahwa hak-hak mereka telah dirugikan.”

Menurut Andi Maddolangeng, Dinas PMD Sinjai seharusnya mengundang panitia di desa untuk mensosialisasikan pengajuan tersebut sebelum sampai ke masyarakat karena Pilkades sangat sensitif terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Kami sebagai masyarakat Sanjay sangat mendukung vaksinasi 100 persen bukan untuk melemahkan otoritas program pemerintah. Tapi untuk menciptakan Belgadis yang damai dan bermartabat.”

Baca juga: Wapres Sulsel Resmikan Pabrik Penggilingan Padi di Cedrap

Untuk itu, ia berharap layanan PMD sebagai leading sector pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sinjai mampu memberikan dan mencerahkan perspektif tentang hal-hal yang dianggap masyarakat salah atau kurang dipahami dalam setiap keputusan yang diambil.

Ia menyimpulkan, “Hal-hal yang belum dipahami masyarakat terkait keputusan tersebut nantinya harus terus diberikan penjelasan dan semoga pelayanan PMD Sinjai lebih responsif.”

staf :

asrianto

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

judi slot online ff advance https://fikrirasy.id/ situs slot online situs judi slot online daftar situs slot online situs agen judi slot online daftar slot online daftar slot online