Putusan MK itu berarti pemerintah tidak bisa memberlakukan undang-undang hak cipta

  • Share

Trulum ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai dengan 17 LBH bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 berarti pemerintah tidak bisa menegakkannya. kata kerja.

Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, YLBHI dan 17 LBH dari berbagai daerah di Indonesia mengatakan Kamis (25/11).

Ketujuh belas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut adalah LBH Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Bandarlampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Jogjakarta, Papua, Palangkaraya, Manado dan LBH Samarinda.

Pernyataan yang disampaikan mereka terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan hari ini.

Di dalamnya diputuskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai syarat sepanjang tidak diartikan sebagai “Tidak ada perbaikan dalam 2 (dua) tahun sejak diucapkannya keputusan ini”.

Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah putusan diucapkan.

Editor: Dinarsa Cornewan

Wartawan: Antara

Baca Juga:  Batalkan Larangan Terbang, RI-Saudi Bahas Teknis Penyelenggaraan Umroh
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *