NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim antar kementerian untuk meninjau Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja

  • Share
NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim antar kementerian untuk meninjau Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja
Presiden Joko Widodo memberikan pidato virtual pada peringatan HUT Muhammadiyah ke-109 di Istana Negara. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Kepresidenan

NasDem meminta pemerintah segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta peninjauan kembali UU Cipta Kerja secara komprehensif.

Jaksa Penuntut Umum Bidang Hubungan Legislatif NasDem, Atang Erawan, mendukung pendapat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan.

Ini berarti bahwa keputusan ini harus didekati dengan bijaksana.

"Artinya pemerintah sebagai pemrakarsa (pengusul) harus segera mengevaluasi dan memperbaikinya setelah adanya putusan MK dan tidak harus menunggu hingga dua tahun." kata Atang, Senin (29/11).

Ia berpendapat bahwa tujuan penyempurnaan UU Cipta Kerja adalah untuk mencegah stagnasi dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mempercepat investasi dan menyederhanakan (menyederhanakan) peraturan yang sudah terlalu gemuk, serta menciptakan layanan non-birokrasi (menghapus birokrasi).

Atang menilai pemerintah perlu menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk tim antar kementerian untuk mengkaji UU Cipta Kerja.

"Tak kalah pentingnya, pemerintah harus segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk tim antar kementerian guna melakukan perubahan UU Cipta Kerja." Dia berkata.

NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim antar kementerian untuk mengkaji UU Cipta Kerja (1)
Suasana sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Ruang Sidang Umum Gedung MK, Jakarta, Senin (10/8). Foto: Umm Risial Hedayat / Antara Pictures

Menurut dia, hal yang juga perlu diperhatikan adalah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) beserta lampirannya agar mencakup metode komprehensif serta bentuk teknis dan susunan kata.

"Meskipun Lampiran sebenarnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan, hanya memuat tata cara/tata cara dan bentuk serta aturan teknis yang bersifat Bildsrigil (Peraturan Kebijakan), namun karena Lampiran tidak dapat dipisahkan dari undang-undang, maka lampiran tersebut bersifat mengikat seperti halnya undang-undang." kata Atang.

Meski putusan MK tersebut tidak membatalkan substansi, namun dapat berdampak pada kepastian dan kepercayaan masyarakat, khususnya iklim usaha yang merupakan harapan besar bagi revitalisasi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk badan pengatur nasional.

Baca Juga:  Untuk itulah, Jokowi berhasil membuat 16 negara G20 gigit jari!

"Oleh karena itu, sangat penting bahwa pemerintah sesegera mungkin membentuk badan pengatur pusat/nasional, sehingga dari segi peraturan perundang-undangan formal tidak menghasilkan disonansi/kontradiksi dan diatur dengan baik, lebih efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk bagi kepastian hukum." Dia berkata.

Bagi Atang, Pusat Legislasi Nasional dibuka dengan UU No. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Kemitraan Pemerintah-Swasta yang mengatur tentang pembentukan/penyusunan peraturan perundang-undangan di internal pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. "Namun sayangnya, belum terbentuk," kata Atang.

Atang menegaskan, aturan pelaksana UU Cipta Kerja masih berlaku, karena putusan MK hanya mengatur agar aturan eksekutif baru terkait UU Cipta Kerja tidak bisa diterbitkan.

NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim antar kementerian untuk mengkaji UU Cipta Kerja (2)
Koalisi buruh gabungan menggelar aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Act di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Sibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10). Foto: Julius Satria Wijaya/Antara Images

Namun, kata Atang, muncul pertanyaan yang sangat mendasar tentang dasar MK harus melarang pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana baru.

Sedangkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja adalah PP, Perpres, Permen termasuk peraturan daerah, jika pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana baru, MK tidak bisa membatalkan peraturan eksekutif yang baru.

"Karena yang berwenang memeriksa peraturan pelaksanaan undang-undang/peraturan perundang-undangan menurut undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945," Dia berkata.

Menurut Atang, aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ada sekitar 45 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden, belum lagi ditambah dengan peraturan menteri, sehingga peraturan tersebut akan tetap ada selama tidak dicabut oleh yang berwenang. . Kewenangan atau dibatalkan oleh lembaga yang membentuknya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

judi slot online ff advance https://fikrirasy.id/ situs slot online situs judi slot online daftar situs slot online situs agen judi slot online daftar slot online daftar slot online